-
Pemerintahan | 1 bulan laluPraktisi Hukum: Elit Politik Tak Bisa Jamin Pengangkatan ASN P3K
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengacara ternama dan praktisi hukum, Kasibun Daulay, menegaskan bahwa elit politik tidak memiliki wewenang untuk menjamin pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K). Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya janji-janji politik terkait pengangkatan ASN P3K yang kerap dilontarkan oleh calon kepala daerah menjelang pemilihan.
-
Polkum | 1 bulan laluPraktisi Hukum Desak Revisi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay S.H., praktisi hukum dan advokat ternama. Menurutnya, batasan nilai 50 perlu dinaikkan menjadi 70 atau 75 dengan merevisi qanun tersebut. "Sudah sangat layak Qanun 12 Tahun 2016 itu direvisi untuk menyesuaikan sekaligus mengharmonikan dengan regulasi lain guna menguatkan kualitas berdemokrasi melalui Pilkada ke depannya," ungkapnya.
-
Berita | 3 bulan laluPraktisi Hukum Desak DKPP Proses Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Komisioner KIP Aceh Tamiang
DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi Hukum dan juga pengacara Hermanto, SH angkat bicara terkait kasus penipuan yang dilaporkan Caleg DPRK Aceh Tamiang berinisial MU yang diduga melibatkan Ketua KIP Aceh Tamiang, RA.
-
Polkum | 6 bulan laluPraktisi Hukum Desak Polisi Segera Rampungkan Berkas Pengancaman Wartawan Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi Hukum dan juga pengacara Hermanto mendesak pihak kepolisian resort (Polres) Bireuen untuk dapat segera merampungkan berkas kasus pengancaman terhadap wartawan media online Dialeksis di Bireuen, Fajrizal (Fajri Bugak).
-
Pemerintahan | 7 bulan laluMasa Jabatan Komisioner KPI Aceh Berakhir, Peringatan dari Praktisi Hukum
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pada Jumat, 19 Maret 2021, tujuh (7) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh untuk periode 2021-2024 resmi dilantik di Anjong Mon Mata Meuligoe oleh Gubernur Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluKepada Kajati Aceh Baru, Ini Harapan Praktisi Hukum
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay peraktisi hukum yang merupakan pengacara Tipikor di Aceh menyampaikan agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru Drs. Joko Purwanto, SH agar fokus melakukan penindakan perkara korupsi, bukan hanya dihulu akan tetapi sejak pembahasan anggaran antara Pemerintah Aceh (Tim TAPA) dengan DPRA.
-
Polkum | 1 tahun laluKorupsi Pengadaan Wastafel, Praktisi Hukum: Tidak Mungkin Tersangka Hanya 3 Orang
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan wastafel pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluPraktisi Hukum, Awasi Aliran Duit Narkoba Pada Pemilu 2024 Libatkan Inteljen TNI
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam persiapan menuju Pemilihan Umum 2024, para praktisi hukum menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aliran dana dari jaringan narkoba.
-
Aceh | 1 tahun laluPraktisi Hukum: Diduga Pokja Pembangunan Gedung Arsip Kota Sabang, Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banyaknya permasalahan yang muncul pada kegiatan pengadaan barang dan jasa baik di Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota, sehingga menggelitik sosok praktisi hukum di Aceh, seorang advokat muda yang bernama Hermanto, S.H., turut ikut memberi kritikan terhadap permasalahan tersebut.
-
Aceh | 1 tahun laluPraktisi Hukum Apresiasi Restorative Justice Namun Jangan Diperjual Belikan
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kajagung menyetujui penghentian empat perkara yang diusulkan Kejati Aceh. Empat perkara Restorative Justice (RJ) dari 3 Kejaksaan di Aceh ini diapresiasi penasihat hukum.
-
Aceh | 2 tahun laluDraf Terbaru RKUHP, Hermanto: Senjata untuk Membungkam Kebebasan Bersuara di Indonesia
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR mengatur soal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara. Ketentuan itu dimuat dalam Pasal 351.
-
Aceh | 2 tahun laluPraktisi Hukum Harapkan Pj Gubernur Aceh Bisa Perbaiki Tata Kelola Anggaran
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Mayjend TNI (Purn) Acmad Marzuki sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Aceh di gedung DPR Aceh, Rabu (6/7/2022) kemarin.
-
Aceh | 2 tahun laluKasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar di Subulussalam,Ini Kata Praktisi Hukum
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pusat Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional tahun anggaran 2015 dan 2016 di Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Sublussalam.
-
Aceh | 2 tahun laluAmbil Alat Bukti Barang Curian Apakah Wajib Biaya Tebusan?
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang paling umum terjadi di mana saja. Semisal di saat aparat kepolisian berhasil meringkus pelaku curanmor dengan barang curian masih ada di tangan pelaku, lantas bisakah korban langsung mengambil motornya kembali.
-
Aceh | 2 tahun laluCPNS Yang Mengundurkan Diri, Ini Kata Praktisi Hukum
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu mengenai pengunduran diri oleh sebagian rekrutmen CPNS menjadi perhatian bersama oleh masyarakat tentunya. pengunduran ini tentu juga meninggalkan efek sosial dimasyarakat.
-
Aceh | 2 tahun laluPemberlakukan Wajib Lapor Terhadap Eks Bupati Bener Meriah, Praktisi Hukum: Ada Yang Janggal
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Bupati Bener Meriah yang kena OTT karena Perdagangan Kulit Harimau ini dipertanyakan dari sejumlah masyarakat. Pasalnya usai OTT Mantan Bupati Bener Meriah dengan inisial A dikembalikan kepada keluarganya, namun wajib lapor ke Penyidik ke Kantor Pos Gakkum Aceh.
-
Aceh | 2 tahun laluPraktisi Hukum Aziz Yanuar Harap Penunjukan Pj Gubernur Aceh Bukan dari Kalangan Militer
DIALEKSIS.COM | Nasional - Akhir masa pengabdian Gubernur Aceh Nova Iriansyah kian mendekat. Proyeksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak pada tahun 2024 menuai perbincangan dari kalangan masyarakat Aceh untuk menentukan siapa pejabat sementara yang cocok menduduki posisi tersebut sebelum kontestasi politik berlangsung.
-
Aceh | 3 tahun laluKasus SPPD Anggota Dewan Aceh Tamiang, Ini Respon Praktisi Hukum Aceh
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Kasus dugaan mark-up Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang senilai Rp8,7 miliar kembali menjadi perhatian Polres Tamiang.